Sutarmidji: Program "Merdeka Belajar" Perlu Didukung Infrastruktur Memadai

 Pontianak -  Dicangkannya program "Medeka Belajar" oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ditanggapi beragam oleh berbagai pihak. Gubernur Kalbar Sutarmidji, SH., M.Hum., secara terus terang mengatakan bahwa ia belum jelas terkait apa yang dimaksud dengan " Mereka Belajar." 

"Kita masih meraba raba apa yang dimaksud dengan Merdeka belajar, konsepnya bagaimana." Demikian disampaikan Sutarmidji dalam wawancaranya selepas memberi materi dialog dalam rangka Dies Natalis ke VI IKIP PGRI Pontianak Jumat 28/2.

Menurut Sutarmidji, kalau IKIP menerapkan program tersebut mungkin lebih mudah, karena bergerak di bidang pendidikan.

Gubernur berharap kedepannya ada pusat sertifikasi yang mengarah kepada penilaian tingkat keprofesionalan dasar,  "Kedepan yang ditonjolkan adalah karya inovasi dari pengajar, untuk memperbaiki proses belajar mengajar, itu yang harus dilakukan, mudah-mudahan konsep ini bisa menjawab program baru yang dicanangkan Mentri." Jelasnya.

SeIain itu ia juga berpendapat program yang baru dicanangkan ini harus didukung dengan infrastruktur pendidikan yang baik dan memadai, "kalau tidak, ya, tidak mungkin." Tegasnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Rektor IKIP PGRI PONTIANAK Rustam, pihaknya juga belum mendapatkan konsep yang jelas terkait program baru dari Kementerian, "Terkait program  "Mereka Belajar", kita juga belum terlalu jelas konsepnya, tapi kita sudah mengantongi Surat Keputusan Menteri, termasuk juklak dan juknisnya." Jelasnya.

Menurut Rustam, bagi IKIP, sebenarnya hal tersebut tidak menjadi persoalan, karena IKIP sudah sejak lama melaksanakan konsep "merdeka belajar", yang dilaksanakan di 14 Kabupaten/Kota di seluruh Kalbar. Intinya kami tinggal berbenah diri dan melengkapi sarana dan prasarana yang memadai untuk itu. "Tinggal kita kerja sama dengan lembaga resmi untuk mengeluarkan sertifikat profesional. Jadi setelah mahasiswa kita keluar kita sudah menyiapkan sertifikat pendamping ijazah. ini lah keprofesionalan yang bisa mereka jajakan ke instansi, baik pemerintah, maupun dunia industri swasta." Tutupnya. (Kun)