Wakil Bupati Sintang Membuka Rakor PKK SE-Kabupaten Sintang

Wakil Bupati Sintang Membuka Rakor PKK SE-Kabupaten Sintang

Sintang-Wakil Bupati Sintang, Drs. Askiman, MM membuka rapat koordinasi (Rakor) Tim Penggerak PKK kecamatan se-kabupaten Sintang tahun 2019 "Kegiatan ini juga mendatangkan narasumber dari BKKBN provinsi Kalimantan Barat, Turut hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari berbagai instansi terkait dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Sintang, kegiatan dilaksanakan di Balai Pegodai kompleks rumah dinas Wakil Bupati Sintang, Rabu (02/10/2019).

"Askiman mengatakan program pokok PKK sudah sangat mendukung program kerja Pemerintah. "Hanya saja pelaksanaannya belum optimal,"  ada banyak kendala dalam proses pelaksanaan program kerja PKK namun ada banyak solusi yang ada di sekitar. 

Menurut Askiman, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang hendak menginisiasi perlombaan implementasi 10 pokok program PKK antar kecamatan ditingkat kabupaten. Semangat gotong royong, kesejahteraan, ketahanan pangan sebagai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan tata laksana para pengurus PKK. 

"Dalam hal pendidikan, kita tidak perlu harus semua orang sekolah tinggi, pengetahuan juga tidak selalu harus datang dari pelatihan dan pendidikan non formal namun dari kumpulan pengalaman hidup sehari-hari," kata Askiman. "Kita hanya perlu duduk bersama untuk sharing pengalaman dari yang senior kepada yang junior khususnya dalam organisasi PKK," tambahnya. 

Wakil bupati juga memberikan himbauan kepada para pengurus tim penggerak PKK agar memperhatikan hal-hal kecil yang terjadi dilingkungan masing-masing. Ia memberikan berbagai contoh yang ditemuinya pada saat kunjungan kerja ke desa-desa.

Ketua panitia rakor, Siti Masitah menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti rakor tingkat provinsi yang sudah disampaikan beberapa bulan lalu. 

Rapat ini juga dilakukan untuk mensinergikan kegiatan PKK dengan program pemerintah daerah. Peserta rapat 60 orang terdiri dari ketua dan sekretaris tim penggerak PKK dari masing-masing kecamatan ditambah beberapa perwakilan dari TP PKK desa. 

Jrf