Pemerintah Daerah Diminta Memperhatikan Kebutuhan Rakyat di Tengah Wabah Corona

SINTANG - Penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia makin mengkhawatirkan menyusul bertambahnya jumlah kasus di berbagai daerah. Baik yang dinyatakan positif maupun status lainnya, pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP).

Mencermati kondisi itu, anggota DPRD Sintang dari PKP Indonesia, Liyus mendesak  pemerintah daerah (Pemda) untuk ikut memerhatikan nasib para pekerja di lapangan, yang terdampak dari kebijakan Work From Home (WFH).

"Mereka itu kan mengandalkan pendapatannya dari lapangan. Kalau tidak ada, maka keluarga mereka mau makan apa?" kata Liyus(1/5/2020).

Menurut Liyus, pemerintah harus turut serta memerhatikan kondisi saat ini, yang berdampak bagi pekerja dan bukan hanya memikirkan para pekerja kantoran saja. Ia memandang semua sepakat dan setuju untuk mengikuti aturan WFH. Tetapi jangan sebatas menerapkan kebijakan itu dan melarang ke tempat-tempat keramaian demi membatasi penyebaran virus corona.

"Harus ada solusi konkrit untuk masyarakat yang terdampak kebijakan itu, kalau tidak ada berarti pemerintah tidak serius untuk melindungi rakyatnya," ungkapnya.

Sebab, kata Liyus, kebutuhan hidup masyarakat juga harus diperhatikan. Jika tidak, masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan pasokan kebutuhan pokok selama masa pandemi Covid-19.

"Jangan cuma fokus membatasi dong. Tapi juga fokus bagaimana agar tetap terpenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Memangnya mereka mau makan apa? Perintah harus membuat kebijakan juga untuk sembako murah melalui operasi pasar. Itu yang sangat dibutuhkan buat para pekerja di lapangan yang penghasilannya berdampak karena kebijakan Work from Home," lanjutnya.

Dirinya mengingatkan wabah virus corona (Covid-19) berdampak pada pelambatan ekonomi dan akan terasa hingga lapisan bawah dalam beberapa waktu ke depan. (phs)