Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Ikuti Rakornas Wasin 2021 Secara Virtual
 |
| (Sumber photo Prokopim) |
Sintang - Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M. Si mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 secara virtual di Command Center Kantor Bupati Sintang pada Kamis, 27 Mei 2021.
Pada Rakornas Wasin 2021 yang mengambil tema “Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi” tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo setelah mendengarkan laporan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A., CSFA., CGCAE.
Dalam mengikuti Rakornas Wasin 2021 secara virtual tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang didampingi Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Sintang Dra. Ardatin, M. Si, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan II Budi Purwanto, ST., MM dan Kasubbag Analisis dan Evaluasi Kornelius Parang Kunci, S. Sos, M. Si
Di kutib dari menadonline.com Presiden Jokowi dalam sambutannya menegaskan bahwa fungsi pengawasan adalah untuk menjamin tercapainya tujuan program pemerintah, yaitu program belanja anggaran yang akuntabel, efektif serta efisien.
“Dalam pengawasan, selalu mengikuti prosedur hal itu penting, tapi yang lebih penting tercapainya target. Karena yang ditunggu rakyat itu adalah hasilnya,” ujar Presiden.
“Rakyat harus merasakan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah. Tidak ada serupiah pun yang salah sasaran apalagi dikorupsi. Ingat, Saya sama sekali tidak mentolerir apapun yang berkaitan dengan penyelewengan anggaran,” sambungnya.
Presiden menegaskan agar belanja Pemerintah untuk terus dikawal dan ditingkatkan, terlebih mengingat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 ditargetkan tumbuh dari 0,74% di kuartal 1, menjadi 7% di kuartal kedua. Dalam mencapai target tersebut, Presiden mengakui bahwa diperlukan usaha yang tidak mudah. Untuk itu, Ia meminta kepada semua aparat pengawas pemerintah untuk memberikan solusi dalam hal pengawasan dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi.
“Realiasi belanja pemerintah masih rendah, serapan belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga masih rendah, pengadaan barang dan jasa masih lambat, pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah juga (masih kurang). Ini ada apa? Kenapa masih lambat?
“Untuk itu di minta agar BPKP bisa memberikan solusi serta menawarkan jalan keluar,” tambahnya.
Terakhir, Presiden memberi catatan terkait pengawasan keuangan pemerintah, antara lain yaitu kualitas pembelanjaan yang perlu ditingkatkan serta akurasi data masih tumpang tindih.
“Saya minta BPKP awasi kualitas data. Integrasi dan sinkronisasi (data) harus diperhatikan. Terkait data, ini jadi masalah yang terjadi berulang-ulang, bertahun-tahun. Contohnya, data bantuan sosial (bansos) yang ada di pemerintah pusat dan daerah beberapa kali tidak cocok. Masalah yang sama seperti ini Saya minta tidak terjadi di tahun berikutnya,” terang Presiden.
“Untuk pemerintah daerah, instansi maupun lembaga, Saya minta segera tindaklanjuti rekomendasi dari BPKP, agar fungsi pengawasan bisa berjalan lebih optimal.
Pengawasan ini gunanya untuk mencapai tujuan pembangunan bukan untuk menakut-nakuti ataupun mencari kesalahan. Kita harus saling koreksi,” pungkas Presiden sekaligus membuka secara resmi kegiatan Rakornas Wasin Tahun 2021.
