DPRD Melawi Paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Melawi Anggaran Tahun 2020. 7 Fraksi Setuju
Melawi, Infosatunews.com - Rapat Paripurna DPRD Melawi menyepakati Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Melawi Tahun Anggaran 2020 setelah tujuh fraksi satu suara menyepakati Raperda tersebut, di Gedung DPRD, Jumat (16/7).
Persoalan minimnya realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Ketergantungan daerah pada dana pusat
menjadi sorotan sejumlah fraksi.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil
Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi UY dan dihadiri Bupati Melawi, Dadi
Sunarya, Wabup Kluisen, jajaran Forkopimda serta 23 anggota DPRD serta kepala
OPD.
Paripurna ini pun melanjutkan
rapat sebelumnya yang sempat ditunda
pada Selasa lalu akibat tak kuorum Sejumlah fraksi memberikan catatan dalam
penyampaian PA Fraksi dalam paripurna tersebut.
Seperti Fraksi PAN melalui juru
bicaranya, Joni Yusman yang meminta Pemda menggali potensi yang ada melalui
program yang bersentuhan langsung ke masyarakat, sehingga di masa pandemi bisa
menstimulasi pertumbuhan ekonomi rakyat.
" Sumber dana pusat, seperti
DAK dan DAU masih menjadi sumber utama pendapatan Daerah. Pemkab diharapkan
menggali potensi pendapatan daerah yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah,
seperti parkir, perkebunan, dan lain-lain," sarannya.
Sementara dari Fraksi NasDem,
melalui juru bicaranya, Alexius menyampaikan masih ada kesalahan penganggaran
APBD pada 2020, penyerapan rendah pada beberapa bidang dan sektor yang kurang
dari 50 persen.
"PAD yang masih jauh dari
yang ditargetkan. Semoga bisa ditingkatkan dengan maksimal dengan menarik
potensi PAD yang ada," katanya.
Alex juga meminta Pemkab Melawi di
masa kepemimpinan Dadi-Kluisen untuk memprioritaskan kegiatan pembangunan jalan
dan jembatan yang mendesak.
"Melakukan peningkatan jalan
yang rusak berat atau bahkan belum pernah tersentuh pembangunan
infrastruktur," tuturnya.
Sementara itu, Fraksi Golkar menyoroti
masih terjadinya serapan anggaran yang lemah. Harapannya, Bupati dan Wabup
Melawi, Dadi-kluisen memiliki langkah strategis dan terobosan untuk memacu
eksekusi serapan APBD.
"Minimnya PAD dan
ketergantungan pada anggaran pusat terus menjadi perhatian. Golkar terus
mendorong pemerintah mengoptimalkan PAD dan mencari sumber alternatif yang
lain," kata juru bicara fraksi Golkar, Oktafianus.Golkar.
Oktafianus, juga mengungkapkan
defisit APBD merupakan korelasi antara perencanaan program dengan belanja-belanja
baru tidak terduga ditenggarai sebagai penyebab defisit pada saat perhitungan
terakhir neraca keuangan daerah.
"Jika defisit ini terjadi di
setiap pelaksanaan APBD dari tahun ke tahun, bahkan sampai berada pada angka
ambang batas yang tidak wajar, tentu tidak sehat bagi manajemen keuangan, yang
berimplikasi prioritas pembangunan menjadi terganggu akibat defisit menjadi
fokus dan prioritas yang harus diselesaikan di APBD berikutnya,"
terangnya.
Bupati Melawi, Dadi Sunarya, usai penandatanganan persetujuan bersama
Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Melawi mengatakan dengan adanya
persetujuan bersama, akan berdampak pada peningkatan kualitas pengelola
keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.
"Saran, masukan, dan
kritikan adalah bagian penting untuk kemajuan bagi Melawi. Rekomendasi yang
diberikan DPRD akan menjadi perhatian kami dalam proses pembahasan APBD murni
dan pelaksanaan pemerintahan selanjutnya," ujarnya.
Raperda tersebut, kata Dadi, akan
disampaikan ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi. Semoga pada 2021 kebijakan
program dan kegiatan dapat berjalan bagi kesejahteraan masyarakat Melawi. Ia
juga meminta OPD di lingkungan Pemkab
Melawi diharapkan merealisasikan kegiatan APBD 2021.
"Semua pihak kami harapkan
termasuk DPRD agar tetap melakukan pengawasan, sehingga pelaksanaan APBD sesuai
dengan aturan yang berlalu," tandas Dadi.
Penulis : Eko.S
Publis : Bagus. A
Post a Comment